Diary #4

Hari ini, tepat tanggal 5 September 2015 merupakan hari pertamaku melakukan Btoph di kampus kesmas.




Pagi hari aku terhenyak karena mendengar suara motor yang tiba tiba hidup. Aku takut jika aku bangun kesiangan. Langsung aku cari hpku dan kulihat jam, aku sangat lega, ternyata waktu masih menunjukkan pukul 04.00. Aku langsung mengerjakan beberapa tugas yang malam sebelumnya belum aku selesaikan.


Kemudian aku bergegas mandi pagi.


Sekitar jam 05.45 aku berangkat kerumah temanku untuk mengambil barang barang yang akan ku bawa pada btoph nanti. Beberapa saat kemudian aku sudah sampai dirumahnya. Ternyata teman satu kelompokku belum lengkap. Baru beberapa biji saja yang sudah tampak duduk duduk manis di teras kos.


Jam 06.20 kami semua mulai melangkahkan kaki menyusuri jalan menuju tempat tujuan. Sampai didepan gerbang Kesmas kami semua sudah ditunggu oleh mas mas dan mbak mbak komdis. Setelah masuk dan registrasi ulang di lobby kami langsung ke tempat acara.




Jam 07.00 acara pun dimulai. Dengan dipandu 2 mbak yang manis manis dan cantik cantik, acara dimulai dengan khidmat. Acara pertama diawali dengan pengenalan ISMKMI yang langsung dipandu oleh ketua wilayah ISMKMI mbak Kiki.




Acara dilanjutkan dengan acara kuliah umum yang disampaikan oleh satu Guru besar UI dalam bidang Kesehatan Masyarakat Prof. Dr. dr. Adik Wibowo M.PH. Isi yang disampaikan oleh beliau sangat memotivasi saya, yang dahulu aku sangat ragu dengan jurusan yang hari ini aku ambil. Tetapi semua itu luntur ketika kuliah yang disampaikan beliau, dari pengalaman beliau di WHO selama 15 tahun diberbagai negara, dan beliau bertindak sebagai agen preventif yang benar benar memberi banyak pelajaran. Aku jadi sangat mantap dengan jurusan yang hari iki ku geluti.


Acara dilanjutkan sampai pukul 05.00. Acara diakhiri dengan duka cita.


Malam hari ini aku bersama teman satu angkatanku berlatih untuk terakhir kali penampilanku besok hari.

Beberapa Hari yang lalu aku masih ingat ketika aku harus bangun pagi sekali. Jam 5 pagi aku sudah dalam posisi siap sedia untuk mandi pagi. Sesekali masih mengusap mata menghilangkan "belek" dimataku.


Tepat jam 05.45 aku mempersiapkan diri untuk sarapan pagi. Jam 06.00 aku sudah siap bersama sama teman satu kelompok dan siap "let's go" tempat tujuan kami, Jurusan Kesehatan Masyarakat. Jam 06.30 aku sudah ditunggu mas mas dan mbak mbak untuk melakukan apel pagi.


Acarapun dimulai sekitar jam 7 pagi. Diawali dengan senam pagi bersama mas mas daan mbak mbak tercinta. Diiringi beberapa lagu kamipun mulai beraksi dengan gaya gaya senam yang gila keren abis, mulai dari yang Inggris inggris ampe yang dangdutan.


Selesai senam kami langsung diajak bermain outbond. Dengan dibekali peta kami menyusuri jalan demi jalan untuk mencapai pos yang terletak diberbagai penjuru FIKes. Dengan banyak permainan kami berjuang mendapatkan koin emas. Tetapi apa dikata, kami hanya bisa mengumpukan silver dan perunggu di berbagai pos yang disediakan.


Selesai out bond kami meneruskan acara yaitu pengenalan berbagai UKM yang ada di jurusan Kesehatan Masyarakat, seperti UREA, BESKEM, UKKI, BEM, BLM dan beberapa lainnya.


selain acara pengenalan kamipun diajak untuk berkenalan dengan berbagai hal tentang Kesehatan Masyarakat.


Jam 04.30 kami melakukan apel sore dan acarapun berakhir.

KIS dan permasalahannya

Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi.

KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.

Penyelenggara Program adalah BPJS Kesehatan.

Perlu ditekankan bahwa layanan kesehatan bagi pasien pemegang kartu lain yang dikeluarkan BPJS berlangsung seperti biasa dengan manfaat yang sama dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat. Penggantian Kartu BPJS menjadi Kartu Indonesia Sehat akan berlangsung bertahap.

Diatas merupakan sedikit catatan tentang apa itu KIS. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya saya sebut KIS merupakan kartu yang diharapkan oleh pemerintah khususnya presiden Joko Widodo sebagai andalan dalam pemerintahannya selain Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tetapi banyak hal yang membuat kendala lancarnya KIS dalam ranah kesehatan Indonesia.

terkadang banyak rumah sakit yang menolak pebayaran atau menolak merawat pasien yang menggunakan KIS ini. Memang sebelumnya sebelum BPJS menggantikan Askes pun, kartu Askes maupun Jamkesmas yang dikelola askes sering ditolak oleh banyak Rumah Sakit, sampai saat ini pun masalah ini terus terjadi dan terjadi.

Adanya hal tersebut menghambat tujuan baik yang ditawarkan oleh KIS kepada masyarakat yang benar benar kurang mampu. Masyarakat yang tidak mampupun tak bisa berdaya ketika hal tersebut terjadi. Mungkin karena masalah biaya yang berbeda antara orang miskin dengan orang kaya.

dalam berita Metro News disebutkan :
Metrotvnews.com, Jakarta: Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikabarkan mendapat penolakan di beberapa rumah sakit daerah. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun menilai peristiwa penolakan itu memang mungkin saja terjadi.

Menurutnya, penolakan itu terjadi karena setiap rumah sakit belum tentu memiliki persediaan dana untuk melayani pasien pengguna KIS.

"Jadi mungkin ada rumah sakit yang dia tidak cukup stock money, sehingga mereka harus mendapatkan jaminan bahwa reimbursenya tidak sulit," kata Khofifah saat ditemui di Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).

Khohifah menambahkan, selama ini penolakan banyak terjadi karena kekhawatiran pihak rumah sakit yang bakal mengalami kesulitan saat klaim penggantian dana atau reimburse dana yang telah dikeluarkan rumah sakit untuk melayani pasien dengan bantuan pemerintah kepada pihak BPJS.

"Selama ini, reimburse kan lama, memang kalau reimbursenya lama mereka tidak punya fresh money, tidak bisa untuk layanan berikutnya," ujarnya.

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini menjelaskan, klaim penggantian dana ini diberikan oleh BPJS sebagai penyelenggara kepada tiap-tiap rumah sakit. "BPJS (yang mengganti reimburse) dananya dari Kemenkes. Karena PBI (penerima bantuan iuran) diiur oleh pemerintah," lanjut dia.

Maka itu, Khofifah mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada BPJS sebagai penyelenggara agar dapat memiliki perwakilan sesegera mungkin di setiap kabupaten/kota, serta di setiap rumah sakit supaya proses reimburse mudah dilakukan dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

"Tapi, membuat infrastruktur itu kan tidak bisa bimsalabim, tapi itu yang sudah digarisi Presiden. Dengan begitu maka konsekuensinya adalah mekanisme reimburse itu tidak akan lama," bebernya.

Begitulah kira kira yang terjadi dengan KIS hari ini. Karena uang merupakan segalanya, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai uang kan selalu tersisih dan terpinggirkan disegala bidang tak hanya salm kesehatan saja bahkan sampai ke sektor sektor lainya.

#2 Diary

Hari ini merupakan hari kedua ospek fakultas serta menjadi hari yang terakhir, tetapi menjadi awal untuk aku mengikuti ospek jurusan.


Malam hari sebelumnya, aku mengerjakan tugas hingga larut malam, entah jam berapa aku peergi untuk tidur. Yang pasti malam itu sudah lebih dari tengah malam.


Pagi harinya, aku terbangun dengan setengah terkejut karena takut terlalu siang bangunku. Langsung aku mengambil hapeku untuk mengetahui jam. Ternyata jam sudah menunjukkan 05.26. Karena mengetahui bahwa aku kesiangan, langsung aku berlari mengambil handuk dan bergegas mandi.


Jam 06.00 aku sudah berada di rumah temanku bersama dengan teman teman satu kelompok, untuk membagikan barang barang yang akan aku pergunakan untuk osmb btoph atau lebih familiar disebut dengan ospek jurusan.


Karena ketentuan mengatakan aku harus datang pukul 06.30, aku dengan teman satu kelompokku langsung bergegas untuk berangkat ke fakultas keperawatan. Ternyata setelah sampai sana kami mendapati teman teman kami sedang asik duduk didepan fakultas keperawatan. Sekitar jam 07.00 kami dibariskan dan dipersilahkan untuk duduk masuk keruangan guna mengikuti osfak yang terakhir.


Setelah beberapa pemateri mengisi. Akhirnya acara selesai pukul 11.15. Acara dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah.


Acara sesungguhnya baru dimulai. Setelah sholat Jumat ditunaikan. Kami langsung diajak ke lobi jurusan kesehatan masyarakat, berbaris sesuai kelompok kemudian dikomando agar duduk disitu juga. Setelah beberapa saat setelah berkumpul semua, makanan yang sudah disiapkan dibagi satu satu. Waktu yang disediakan panitia untuk kami makan yaitu sekitar 7 menit. Bak singa kelaparan kamipun bergegas dalam memakan makanan yang disediakan.


Setelah makan selesai kami melakukan upacara opening ceremony osmb btoph 2015. Setelah upacara selesai. Kami langsung digiring ke ruang pertemuan yang telah disediakan. Setelah jam menunjukkan pukul 16.30, kami melakukan apel sore.

kami memutuskan untuk pulang dan meneruskan tugas yang telah diberikan oleh panitia.

Senam Kami

Sore setelah acara PKKM kami team dari jurusan Kesehatan Masyarakat memutuskan untuk berkumpul di sebuah lapangan yang cukup luas.sore itu 120an orang berkumpul dalam satu tempat untuk berlatih senam yang ditugaskan oleh Mbak dan Mas pembimbing kami. Awalnya lumayan sulit ketika satu sama lain belum terlalu kenal. mungkin karena masih canggung, sehingga butuh waktu beberapa saat hingga kami bisa berbaris dan bersiap untuk melakukan latihan senam. 
Dipimpin oleh seorang cewek yang bahkan saya jujur belum mengenalnya, alunan musik yang berputar memulai gerakan senam kami.setiap lagu yang terlewati semakin asyik. walaupun matahari secara perlahan meredup dan mulai memasuki tempat tidurnya.
setelah kira kira 15 menit berlalu, senampun selesai. Akhirnya kami berfoto bersama, tanda kenang kenangan untuk kegiatan yang bisa dibilang cukup melelahkan. 

Biostatisktika

BIOSTATISTIK ( Pengertian dan Jenis Data )

Jenis Data Statistik dan Skala Pengukuran

2.5.1 Jenis Data

Data yang diperoleh dari suatu sampel dan populasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data kualitatif yakni data yang bukan berupa angka (non – numerik) biasa disebut dengan istilah atribut.

b. Data kuantitatif: data yang berupa angka (numerik). Data jenis ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data diskrit dan kontinyu.

Selain pembagian tersebut, ada yang membagi data menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukurn langsung, dan lain lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil/ disadur dari pihak lain, misal diambil dari koran, jurnal, penelitian/ publikasi pihak lain, dan lain-lain.

2.5.2 Skala Pengukuran

Skala pengukuran : cara mengukur suatu varibel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran, yakni :

a. Skala Nominal : angka yang diberikan pada objek/ variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja (asal bisa dibedakan). Tidak memiliki tingkatan.

Contoh skala nominal :

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
1.	Peugeuot	1,367
2.	Toyota	68,638
3.	Isuzu	20,521
4.	Daihatsu	15,721
5.	BMW	1,515

b. Skala Ordinal : angka yang diberikan pada objek/ variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan.

Contoh skala ordinal:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
1.	Toyota	68,638
2.	Isuzu	20,521
3.	Daihatsu	15,721
4.	BMW	1,515
5.	Peugeuot	1,367

c. Skala Interval : angka yang diberikan pada objek/ variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak/ interval.

Contoh skala interval :

Suhu udara dapat berkisar antara -4° hingga 40° C. Jika termometer menunjukkan 0° C, bukan berarti tidak ada suhu, tetapi hanya sebagai penunjuk bahwa suhu saat itu tergolong rendah.

d. Skala Rasio : angka yang diberikan pada objek/ variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya apabila menunjuk angka 0 (nol), maka berarti benar-benar nol, tidak ada, atau kosong.

Contoh skala rasio :

Jumlah komponen mesin yang diproduksi per batch adalah 1.000.000 komponen. Bila dalam suatu batch menunjukkan angka produksi 0, maka artinya adalah pada saat itu tidak dilakukan proses produksi sehingga tidak ada output produksi.

sumber : http://ikm-biostatistik.blogspot.com/p/biostatistik-pengertian-dan-jenis-data.html

Health International Journal

Eradication and elimination: facing the challenges, tempering expectations

Next Section

The words eradication, elimination and control have been regularly defined in attempts to avoid inappropriate use of terminology while addressing the realities and challenges of public health programmes.^1,2

Whitty³ has recently outlined the dangers of raising expectations in the face of political, financial, biological and logistical efforts of eradication or elimination programmes, emphasising these risks in search of a holy grail. Bockarie et al.⁴ noted five categories that defined the elimination or endgame challenges—biological, socio-geographic, logistic, strategic and technical—providing examples from current programmes. These have created significant strategic and resource impediments to progress in implementation, requiring changes in approach often with significant financial implications.

A variety of strategies are used to reduce incidence and prevalence of infectious diseases: vaccination (smallpox, polio, measles), chemotherapy (onchocerciasis, lymphatic filariasis, schistosomiasis), vector control, (onchocerciasis, malaria, schistosomiasis) and provision of improved clean water and sanitation (trachoma, guinea worm, soil transmitted helminths, schistosomiasis). Such strategies are more effective when combined, for example, chemotherapy, vector control and behaviour change, thereby achieving proportionately greater and more rapid impact on transmission.

Eradication as a concept is specifically defined as a reduction to zero global incidence of a specific pathogen, not a disease, which results from such an infection. This represents a crucial distinction—the words disease and infection are often used interchangeably but incorrectly. Even WHO reporting recently on the yaws programme in India entitled their publication ‘Eradication of yaws in India.’ Thus, even WHO are unable to consistently use correct terminology. Another example is the call for the eradication of malaria. However, eradication is defined as the removal from the planet of a specific infection; raising the question, which of the five human species of Plasmodium is to be targeted? This is yet to be specified.

If an organism, such as the smallpox virus, is maintained in the laboratory then the infection is considered eradicated but it is not extinct. In the case of smallpox, the virus was maintained in the USA and the Soviet Union (Russia). A global certification process is required for those organisms targeted for eradication and a Declaration of Global Eradication is required from WHO.

For Dracunculiasis (guinea worm disease), an independent body, the International Commission for the Certification of Dracunculiasis Eradication, was established to oversee the process to conform with WHO's legal obligations through World Health Assembly resolutions. Members are appointed by the Director General of WHO to assess the validity of the evidence that transmission of Dracunculus medinensis has been achieved in previously endemic countries. Countries with no evidence of infection are required to submit a statement that transmission does not take place.⁵ Countries that have been certified following scrutiny of the evidence presented require a visit to validate the information provided to WHO by an independent certification team. If certified, countries are required to maintain vigilance that they remain transmission free through continued surveillance and maintenance of a rumour register. Any rumour should be investigated within 24 hours of being reported and the national reward system to do this should be continued. The responsibility for ‘proving a negative’ is a significant one if the target is global eradication or country or regional elimination. Evidence must be robust with regular assessments and surveillance for at least 3 years after the interventions have stopped.

The smallpox programme in its final stages introduced a global reward of US$1000 to report any suspected case. Such a system will need to be established for guinea worm when all countries have been certified free of transmission. To date, some 194 countries and territories have been certified free of transmission. There remain four Guinea worm endemic countries: Chad, Ethiopia, Mali and South Sudan. The challenges of the endgame and the costs of driving transmission to zero country incidence are exemplified^3,4 in high unit costs per case detected, in remote settings where health systems are weak, where surveillance and communication a challenge, and where civil unrest and conflict prevail. The recent experience of the polio eradication programme in Pakistan testifies to the security challenges.

UN access to endemic areas may not be permitted for security reasons potentially preventing certification to validate the situation on the ground. Proving a negative to the satisfaction of an independent body will be a challenge despite the remarkable gains made in the guinea worm programme to date, with the two most endemic countries, Ghana and Nigeria, recently certified as free of transmission.⁶ The question of the use of the term ‘eradication’ following the findings of dogs infected with D. medinensis in Chad,⁷ and the possibility that the infection can be transmitted without the human host involvement, poses significant problems in confirming global eradication. In addition, post-intervention surveillance periods are necessary prior to any final assessment by an independent body to verify absence of transmission. The assessments required to provide sufficient evidence that transmission has been arrested are potentially expensive when needed at scale and in all previously endemic countries.

Elimination is defined in a geographical context where transmission has been verified as having been arrested in a defined geographic location. Previously, eradication has been inappropriately used to define this situation. Most recent examples of achievements in verification of the absence of transmission are Onchocerca volvulus in Colombia and Ecuador,⁸ while Mexico and Guatemala are documenting similar achievements through dossiers submitted to the Pan American Health Organization (PAHO). The remaining endemic countries in this region, Brazil and Ecuador, if regional elimination is to be declared, have to ensure that the remote Yanomami communities on the border areas are accessible for regular ivermectin treatment, preferably more than once a year, or are treated with the macrofilaricide, doxycyline. The Yanomami endemic area illustrates the challenge of reaching remote communities where access is limited, where communities are migratory and health services sparse or non-existent.

The African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) changed its objective from control to elimination after it was demonstrated that transmission could be reduced if sustained high coverage of annual ivermectin treatment could be achieved over a period of 15–17 years in Senegal and Mali⁹ and in Kaduna State, Nigeria.¹⁰ However, the aspiration to eliminate transmission of O. volvulus throughout all endemic areas of Africa requires extension of programmes into areas not previously treated. The change from a highly successful control programme to one of elimination emphasises the increased costs of going the last mile in a greatly expanded programme. Will the costs of expansion of long-term treatment and of verifying that transmission has been arrested in some of the more remote and inaccessible parts of Africa over the long-term be sustainable? Proving to the satisfaction of an independent body that there is zero transmission over all the endemic areas of Africa has long-term financial, coordination and human resource implications.

Lymphatic filariasis has been verified as eliminated in China and South Korea some 15 years ago. In China this followed several decades of interventions of chemotherapy and vector control. The current programme for the elimination of lymphatic filariasis as a public health problem has also achieved significant gains, providing evidence that transmission has been arrested in several countries thereby ensuring that no clinical cases will emerge following the cessation of mass drug administration. Again the challenge of obtaining the requisite evidence at scale globally will be a financial and logistic challenge based on the need to verify in 70+ endemic countries that transmission, the key parameter of success, has been arrested even if the public health problem has been alleviated.

The use of the term ‘as a public health problem’ has been addressed³ in the case of the leprosy elimination programme. Success in the use of multi-drug therapy to reduce the public health problem in many countries has resulted in the perception that there remains a limited problem despite the large number of cases that remain in highly populous countries such as India. The definition of a public health problem is a subjective view and the parameters for such a definition dependent on expert opinion. While the desire to eliminate local transmission in perpetuity can be achieved in certain isolated geographic settings, the balance between true elimination and elimination of a public health problem will continue to be debated. The availability of interventions and, often, donated drugs to impact on the health of the poor should not be a reason for avoiding responsibility to provide resources to implement activities that will have a significant public health impact despite the fact the ultimate goal of total transmission control is difficult to achieve.

The term eradication has been used to describe success in several isolated, often island, settings. More correctly, elimination should be the term applied. Examples of attempts at elimination of cystic hydatid disease to reduce human incidence of Echinococcus granulosus from Iceland in the 1800s, Cyprus, Tasmania, the Falkland Islands and New Zealand provide an insight into the application of a range of measures to prevent transmission. Dogs were prevented from access to sheep offal and purged to remove tapeworms, destruction of cyst-infected sheep carcasses instituted and extensive health education campaigns.¹¹ All these island programmes were carried out over a period of decades, with New Zealand and Tasmania declaring provisionally they were free of hydatid disease in 2002. The elimination of the transmission of O. volvulus on the island of Bioko, following vector control of the Bioko form of Simulium yahense, has also been achieved.¹² However, given that in Bioko S. yahense was a unique cytoform, it can be claimed that not only was elimination of transmission achieved but also extinction of a unique vector form.

The debate around issues of eradication and elimination will continue. However, although the challenges are well-defined, the spectrum of these challenges, given they will play out over the long duration of programmes, will need continuous responses by the many stakeholders who have invested in them. The complexities of eradication and elimination and the public health policy issues generated require a deep understanding of the many dimensions that confront decision makers. As programmes evolve and complexities increase,¹³ the dynamic of changing biological, ecological and political scenarios over long periods of time demand an inbuilt flexibility and capacity to respond. The necessary response to these inevitable challenges requires vision, finance and commitment by the stakeholders of these programmes. Removing the last filarial worm or gametocyte in remote and insecure settings, and verifying to the scientific community that the evidence is sufficiently robust to declare eradication or elimination has been achieved, seems optimistic given the constraints identified and the biological capacity of our targets to challenge us. The objectives of eradication or elimination are laudable but prove costly. We should recognise that solving a public health problem is indeed a significant benefit, which has been achieved in many settings, and that the search for the holy grail may take longer than expected.

source : http://inthealth.oxfordjournals.org/content/7/5/299.full